Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Land Reform dan Peristiwa 65 di Desa Soge, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat2
Kasus-kasus pendudukan tanah di Indonesia di era Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 1965, dan ini berkaitan dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Salah satu kasus konflik tanah yang terjadi menimpa ribuan petani penggarap di Desa Soge, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang se...
Guardat en:
| Publicat a: | URI:https://journals.openedition.org/archipel, |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Indonésien |
| Publicat: |
Archipel
2018
|
| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Kasus-kasus pendudukan tanah di Indonesia di era Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 1965, dan ini berkaitan dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Salah satu kasus konflik tanah yang terjadi menimpa ribuan petani penggarap di Desa Soge, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang secara legal diprioritaskan sebagai penerima manfaat program Land reform 1960. Namun, mereka segera kehilangan kembali hak atas tanahnya melalui berbagai tindakan intimidatif dan manipulasi, sehingga mereka mengalami situasi kesulitan untuk mengambil kembali hak atas tanahnya, bahkan ketika sudah terjadi perubahan rejim pada tahun 1998. Mantra yang dipergunakan setiap rejim tidak berubah, yaitu mem-PKI-kan. Artikel ini menjelaskan bagaimana sejumlah aktor, termasuk kelompok elit-penguasa di tingkat desa menggunakan dan mengaitkan peristiwa 1965 untuk memperkaya dirinya sendiri dan untuk mengukuhkan posisinya dalam arena politik sejak saat itu. Data yang dipergunakan di artikel ini telah dikumpulkan pada tahun 2000 melalui wawancara sejumlah korban penggusuran tanah di Desa Soge. |
|---|