Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur
Kebijakan Land reform di Banyuwangi era 1960-an berhasil meredistribusi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah negara bekas perkebunan dan hutan. Pasca kudeta 1965 terjadi kekerasan kemanusiaan dan tindakan counter-Land reform oleh berbagai pihak. Didasarkan pada data-data utama dari ka...
Gorde:
| Argitaratua izan da: | URI:https://journals.openedition.org/archipel, |
|---|---|
| Egile nagusia: | |
| Formatua: | Article ou chapitre numérique |
| Hizkuntza: | Indonésien |
| Argitaratua: |
Archipel
2018
|
| Sarrera elektronikoa: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Gaia: | Kebijakan Land reform di Banyuwangi era 1960-an berhasil meredistribusi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah negara bekas perkebunan dan hutan. Pasca kudeta 1965 terjadi kekerasan kemanusiaan dan tindakan counter-Land reform oleh berbagai pihak. Didasarkan pada data-data utama dari kantor pertanahan dan dokumen militer Banyuwangi, artikel ini menunjukkan kaitan erat antara Land reform dengan korban pembunuhan yang menjadi sasaran pasca-1965. Artikel ini adalah usaha awal untuk membuka dimensi ekonomi-politik terhadap massacre pasca-1965. Sejarah agraria dan kekerasan kemanusiaan dalam artikel ini dibaca melalui konsep “primitive accumulation”, dalam argumen bahwa kekerasan kemanusiaan berupa pengusiran, perampasan tanah dan pembunuhan terhadap petani adalah tonggak baru dan bagian integral dari pembangunan politik dan ekonomi agraria Orde Baru berikutnya. Jika massacre adalah making die, pembunuhan dalam arti literal, maka proses yang terjadi setelahnya adalah letting die, berupa tercerabutnya mereka dari sistem produksi (tanah) dan kewarganegaraannya. |
|---|